PSIKOPAT INTELEK DAN HASRAT KUASA

Penulis: Hendry Nofry Pasalbessy

Hiruk-pikuk politik negeri kita akhir-akhir ini sungguh membuat trenyuh spirit berbangsa dan tak pelak mendesingkan gemeretak onggok tulang-tulang berserakkan para perintis, pendiri dan pejuang yang telah berkafan tanah. Mereka yang tidak bisa lagi geram murka dalam ketubuhan orang-orang hidup,  hanya bisa menggemeretakkan tulang-belulangnya demi menyaksikan negeri yang karenanya mereka berkalang tanah diobrak-abrik serakahnya kepentingan kuasa segelintir politisi --yang katanya intelektualis-- namun ternyata pongah tidak bermoral.

Bagaimana tidak, demi mendominasi dan mengarahkan pengakuan sebagai “pemenang” pada kontestasi perebutan kekuasaan dalam penyelenggaraan demokrasi prosedural Pemilihan Umum serentak di tahun 2019 ini, segala yang telah ditata baik bagi eksistensi hidup bersama dan berdampingan dalam keharmonisan bermodalkan pelangi perbedaan, diporak-poranda dengan berbagai cara mulai dengan menggunakan pola-pola samar dan halus hingga nyata, terbuka dan kasar.

Predestinasi politik demokrasi Pancasila yang sejatinya bersemangat relijius, sosial-toleran dan humanis ternyata dengan mudahnya terantuk tertimpa agregasi dan ditransformasi (dapat dibaca juga sebagai: diplintir) menjadi ethos yang ampuh tempat tumbuh suburnya kekerasan, intimidasi, penipuan bahkan penghianatan dan penghilangan nyawa. Sebagian besar dari semua itu terkontribusi oleh dramaturgi politik beberapa orang politisi intelektual.

PSIKOPATOLOGIS DI BALIK PREDIKAT INTELEKTUAL.
Bebrapa “aktor politik ekstra kampus” (untuk menyebut predikat politisi berlatar pengajar atau mantan pengajar di kampus yang sedang aktif berpolitik) yang akhir-akhir ini petantang-petenteng di singgasana narasi berita yang mendowngrade kontrofersi, alih-alih mendapatkan honor pengakuan “intelektualis terhormat karena memanggul kategori kelompok masyarakat terpelajar”, anugerah pengetahuan, kecerdasan dan kompetensi keilmuan yang dimilikinya justru dipakai sebagai “alat keberingasan politik”. Keberingasan yang diwujudkan secara simbolik melalui gestur afiliasi politik dan eksistensi narasi-narasi perlawanan yang dioptimalkan secara sengaja dan efektif guna membenamkan pikiran-pikiran pembenaran subjektif, mengupayakan pembelokkan aliran informasi objektif, mengintimidasi, menghegemoni bahkan mengagitasi seluruh energi bangsa, terutama masyarakat dan yang terlebih lagi masyarakat klientalis (pengikutnya).

Sungguh ironis, saat masyarakat sedang gandrung menempatkan ketokohan, harkat dan wibawa mereka-mereka ini pada episentrum patron orientasi intelektual dan acuan moral, justru pada titik ini terjadi penghianatan. Standar acuan dan kepatuhan subjektif yang terlahir dari hukum patronase masyarakat pengikut terhadap mereka, dibalas dengan pembodohan, penipuan berita hingga pengendalian logika dan pemecah-belahan perasaan bersatu masyarakat. Semua dilakukan bermotif hasrat kuasa dan arogansi menang-menangan.

Setiap anak bangsa yang berpikir lurus patut prihatin serta mewaspadai resiko jangka panjang dari introduksi anasir pikiran abnormal disertai pembentukkan karakteristik negatifis masyarakat melalui skema sengaja “bias cognitif”. Semua hal yang merupakan akibat disorientasi rasionalitas para intelektualis trouble maker yang makin sekarat moralitas berbangsanya. Keprihatinan ini menjadi terasa semakin penting untuk direfleksi dan dicari format diantisipasinya mengingat dalam konstruksi sosial masyarakat kita terdapat dua karakter yang terbilang patologis. Disatu sisi, efek psikologis dan euforia berkepanjangan dari pengakuan status sosial kerap menyebabkan segelintir pelaku pemikir asal kampus berasumsi bahwa gagasan yang disampaikannya sudah pasti benar walaupun ternyata pikiran itu negatif dalam pengujiannya. Pada sisi yang lain, perspektif masyarakat kita sebagian besar juga menganut perilaku menerima dan mencontoh tanpa konfirmasi (mengembangkan upaya mekanis mengkritisi dalam kombinasi rasio dan rasa). Patologi yang sama diantara keduanya adalah sekali telah memulai dan menjalani pemikiran yang keliru, sisi ego sentris akan cenderung mempertahankannya dari usaha dekonstruksi pemikiran menuju pelurusan meski hal itu disampaikan dengan rumusan bantahan yang kredibel oleh pihak lain.

Situasi problematik ini sungguh tidak menguntungkan bagi pihak masyarakat kliental. Mereka berpotensi menjadi pihak korban karena perilaku kognitif umum masyarakat klientalis lebih menganut jalan pikiran katastropik (pikiran yang lahir dari perasaan atau asumsi ketidakberdayaan).
Potensi dan fakta “korban” menjadi semakin tegas jika hubungan patron-klien itu dibumbui sakralisasi posisi salah satunya dimana kaum politisi intelektual menjadi semakin power full dalam lintasan relasi yang penuh hasrat kuasa.

SEKSUALITAS PSIKOLOGIS BERLATAR RELASI KUASA.
Ketika fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat umum dan sederhana tidak tersubtitusi secara lancar oleh kompleksitas pengetahuan dan terisolasi dari aliran berita-berita objektif dengan mudahnya terjerembab kubangan lag of information, mereka sudah pasti menjadi komoditi ampuh objek penguasaan pikiran, kehendak dan orientasi sehingga dengan gampang ditelan mentah oleh dominasi politisi intelektual.

Ketimpangan kompetensi disertai ketidakseimbangan informasi dan komunikasi menjadi desain grafis gambaran politik penindasan. Linear dengan esensi yang dikemukakan penulis, dapatlah merujuk pikiran Antonio Gramsci sebagai “Kemampuan untuk menguasai pikiran orang adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan hegemony by consent”.
Sementara  itu, kesengajaan para politisi intelektual menghadang arus berita dan data objektif dari masyarakat kliental dan masyarakat umum, dapat pula dimaknai sebagai usaha menginferiorisasi mesyarakat pendukung secara psikologis disertai agresi mematikan benih pemikir-pemikir baru yang sangat mungkin menjadi ancaman superioritasnya. Suatu lingkaran setan yang menciptakan kesenjangan besar diantara politisi intelektual beserta seluruh motiv kepentingannya dengan masyarakat kliental yang menggantungkan kebenaran dan asupan informasi pada politisi intelektual dengan kompensasi lebih berupa ketundukkan dan kepatuhan.

Dalam usaha menjaga keseimbangan posisi superioritas para politisi intelektual, agresi psikologis dianggap lebih penting untuk diperhatikan, bahkan melampaui hasrat puncak apapun. Bagi penulis, ini wujud seksualitas psikologi massa dan politik dimana impuls agresi digantikan dengan hasrat akan kekuasaan (diandaikan dengan ciri maskulinitas) yang dilayani oleh ketundukan dan kepatuhan (menandai makna feminitas).   
Penulis jadi teringat apa yang dibaca dari Michel Foucault yang dengan begitu lantangnya menyebutkan “hasrat untuk mengetahui saja sudah merupakan cerminan hasrat untuk berkuasa”. Keunggulan pengetahuan akhirnya dijadikan modal sosial untuk memenangkan war of position dan menarik masyarakat klien ke dalam arus intrik kepentingannya. SUNGGUH MOTIV MENGAKTUALISASI ANUGERAH TUHAN SECARA KETERLALUAN!